Manado, MSN
Reaksi kritis Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2023 menyasar PT Pertamina. Wakil rakyat menyorot ketidakhadiran mereka dalam undangan pembahasan LKPJ. Padahal ada berbagai persoalan pada tahun 2023 yang perlu dijelaskan.
Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 2, Julius Jems Tuuk mengungkapkan, ada masalah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membutuhkan penjelasan dari Pertamina. Diuraikan Tuuk, terdapat beberapa kali kejadian di Sulut kekurangan BBM. Kemudian pada waktu rapat di gedung DPRD Sulut bersama Pertamina, mereka mengatakan akan ada penambahan kuota BBM. Selain itu mereka menjelaskan juga bahwa BBM yang masuk sudah sesuai dengan permintaan. Hanya saja menurut Tuuk, hingga kini masih terjadi antrian panjang di Stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). “Mereka (Pertamina, red) bilang BBM yang masuk sudah sesuai dengan permintaan. Harusnya kan tidak ada antrian di pom (Pompa, red) bensin,” tegas Tuuk, usai pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2023 Pokja 2, Senin (29/4/2023).
Ditegaskannya, pihak Pansus ingin tahu dalam evaluasi kali ini, kenapa pada tahun 2023 antrian di SPBU sangat panjang. Dengan begitu menurutnya, janji-janji Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM perlu dipertanyakan. “Tahun 2023 gila-gilaan ini antrian yang ada di BBM apakah pertamina di sini (Sulut, red) kelolanya salah atau janji-janji Pertamina pusat ini, janji-janji palsu semua. Janji si Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan dirutnya (Direktur Utama, red). Tidak sesuai dengan janji atau visi misi Pertamina itu sendiri,” semburnya.
Seharusnya bagi Tuuk, jika Pertamina tidak mampu menyediakannya maka haru disampaikan. Dengan demikian publik tahu bahwa belum bisa memenuhi kebutuhan BBM. “Paling tidak kalau suplainya tidak ada, Pertamina menyampaikan kepada masyarakat Sulut bahwa Pertamina memohon maaf karena belum memenuhi kebutuhan BBM di Sulut karena rakyat ingin tahu,” jelasnya. (aoat)
