MANADO, MSN
Eksistensi PT Membangun Sulut Hebat (MSH) “digoyang”. Kinerja mereka dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2023 khususnya Kelompok Kerja (Pokja) 2 mempertanyakan hal itu, saat Rapat Akhir Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2023 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulut, Senin (29/4/2024), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Koordinator Pokja 2, Nick Adicipta Lomban menyampaikan, PT MSH adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipercayakan menangani Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Maka dari itu ia mempertanyakan bagaimana kinerja mereka. “Bagaimana poses lebih lanjut atau kinerja PT MSH ini seperti apa,” ujar Lomban dalam pembahasan tersebut.
Ini disampaikannya karena dalam pembahasan bersama di Pokja 2 Pansus LKPJ ada rekomendasi terkait dengan perlunya evaluasi terhadap BUMD yang tidak lagi optimal. “Karena di sini kami ada rekomendasi, BUMD yang tidak optimal dapat dipertimbangkan untuk dievaluasi,” tegasnya. (aoat)
