MANADO, MSN
Ragam catatan dilayangkan Fraksi Nyiur Melambai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyasar gerak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Fraksi ini mendesak agar pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran di daerah bumi Nyiur Melambai.
Dorongan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai, Amir Liputo dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian/ Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2024, Sekaligus Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tersebut Serta Tanggapan dan Atau Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi, Jumat (9/8/2024), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Pada kesempatan itu Amir mengungkapkan, perubahan anggaran yang terjadi kiranya dapat memenuhi program-program yang belum terlaksana. Dengan perubahan anggaran pula diharapkan dapat digunakan dalam mengentaskan kemiskinan. ”Yang kedua, agar Pemerintah Provinsi konsisten dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan berpihak kepada masyarakat banyak dalam pembangunan ke depan,” tegas Liputo dari Partai Keadilan Sejahtera.
Untuk itu Fraksi Nyiur Melambai menyatakan menerima Ranperda APBD (RAPBD) Perubahan untuk diproses lebih lanjut. ”Dengan demikian Fraksi Nyiur Melambai menerima RAPBD Perubahan untuk dibahas dalam tahapan selanjutnya,” tuturnya. (aoat)
