MANADO, MSN
Nada sesal menyembul dari Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2023 Kelompok Kerja (Pokja) 3. Tidak hadirnya sejumlah instansi vertikal yang ada di daerah, dalam undangan pembahasan LKPJ jadi penyebab.
Sorotan itu disampaikan Koordinatar Pokja 3 Pansus LKPJ, Julius Jems Tuuk. Ia menyayangkan, undangan yang dilayangkan kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang ada di wilayah Sulut, tidak diindahkan. Padahal menurut Tuuk, Pansus ingin sekali mengetahui apa saja kontribusi pusat bagi pembangunan daerah melalui penjelasan instansi-instansi pemerintah pusat yang ada di Sulut itu. “Kami ingin mengetahui seberapa besar supporting pusat di luar dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) terhadap pembangunan di Sulut,” jelas Tuuk kepada wartawan usai pembahasan yang hanya dihadiri Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulut, Senin (29/4/2024), di ruang rapat serba guna kantor DPRD Sulut.
Lanjutnya, pihak Pansus juga selain ingin mengetahui program-program yang telah dilakukan, sekaligus akan mewartakannya kepada publik bahwa instansi-instansi tersebut, benar-benar membangun Provinsi Sulut. “Kami juga ingin ikut mewartakan bahwa keberadaan mereka di Sulut benar benar membangun Sulut, dengan mengetahui sektor mana yang mereka bangun. Bagaimana caranya? Dengan mengetahui di rapat ini,” ujar Tuuk.
Maka dari itu dirinya sangat menyesal ketika UPTD dan BUMN itu tidak menghadiri undangan Pansus LKPJ. “Tapi sayang sekali undangan kami tidak direspon kami menyesal,” sesal Tuuk seraya menambahkan, beberapa instansi yang dimaksud adalah Balai Sungai, Balai Jalan, Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). (aoat)
