MANADO, MSN
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo, menyayangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud yang kabarnya tidak memberikan tali asih Jemaah Haji. Padahal itu sudah merupakan perintah Undang-Undang.
Liputo mengungkapkan, ini bukan persoalan siapa yang salah atau tidak salah. Tepi Undang-Undang telah mengamanatkan, bagi daerah yang belum punya embarkasi maka wajib dianggarkan pemerintah daerah, termasuk biaya transportasi dan uang makan. “Kalau ada pemerintah daerah yang tidak memberikan kami menyayangkan. Akan kita lihat sebab ini APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersendiri. Tapi setahu saya karena saya juga aktif di pengajian itu kan kita sudah tahu setiap tahun ada kuota jemaah haji. Jadi secara pribadi maupun wakil rakyat saya menyayangkan,” tuturnya, belum lama.
Ia pula berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan 14 Pemda yang sudah memberikan tali asih. “Sekarang kita sudah membahas ranperda haji dengan adanya perda ini mudah-mudahan sudah ada landasan hukum maka semua pemerintah kabupaten kota wajib untuk memberikan biaya lokal selama kita belum mempunyai embarkasi,” ucapnya.
Lanjutnya, kalau memang ternyata sudah ditata di APBD Talaud berarti DPRD harus bersikap. Baginya, untuk apa ditata kalau tidak diberikan. Namun kalau tidak ditata berarti ini ada pengabaian perintah Undang- Undang. “Memang sesuai kemampuan keuangan daerah, kalau memang belum mampu besar, sekecil apapun yang penting ada perhatian. Kabupaten kota lain kan begitu ada Rp1 juta, ada Rp2,5 juta. Makanya kita buat perda supaya diatur 60 persen ditanggung kabupaten kota, 40 persen provinsi. Jelas aturannya dan mereka tidak takut dari pemeriksaan-pemeriksan. Prinsipnya saya sangat menyayangkan mengapa terjadi,” tutupnya. (aoat)
