MANADO, MSN
Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus (YSK) dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (Victory), berbagai capaian strategis mulai terlihat dalam tatanan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan di Sulawesi Utara (Sulut). Kepemimpinan yang selaras dengan kebijakan pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dinilai mampu mengamankan program-program nasional dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pengamat Community Development Sulawesi Utara, Joshua Liow, menyoroti sejumlah keberhasilan yang menonjol. Dari sektor ekonomi, Sulut berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan menekan angka inflasi hingga meraih peringkat pertama terendah se-Indonesia. “Inilah tatanan baru dan fondasi menarik yang diletakkan YSK dalam pemerintahannya,” ujar Liow, Kamis (6/3/2025).
Bolmong Raya sebagai Lumbung Pangan dan Pertambangan Rakyat
Perhatian serius juga diberikan Gubernur YSK terhadap kebangkitan kawasan Bolmong Raya. Wilayah ini kini dipetakan secara jelas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai lumbung pangan Sulut. Tidak hanya itu, sektor pertambangan rakyat juga mulai mendapatkan kepastian hukum dengan terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). “Ini babak baru bagi fondasi ekonomi Sulut, khususnya dalam kebangkitan pembangunan di kawasan Bolmong Raya,” tambah Liow.
Ekonomi Biru dan Hijau: Revitalisasi Kelapa untuk Masa Depan
Pendekatan ekonomi berkelanjutan melalui konsep Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau dari hulu hingga hilir menjadi perhatian utama YSK. Program yang paling membanggakan adalah revitalisasi tanaman kelapa secara masif. Langkah ini tidak hanya untuk mempertahankan julukan “Bumi Nyiur Melambai” yang menjadi identitas daerah, tetapi juga untuk menyiapkan hilirisasi hasil perkebunan kelapa. Diharapkan, pada tahun 2050 nanti, Sulawesi Utara akan memiliki kekuatan ekonomi baru yang signifikan dan mampu menjaga hegemoni varietas kelapa unggulan dunia.
Tantangan Besar: Runtuhnya Industri Perikanan dan Sentralisasi Kebijakan
Di balik berbagai capaian, Joshua Liow juga menyoroti sejumlah tantangan serius yang masih membayangi. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah runtuhnya industri perikanan di Kota Bitung, yang dikenal sebagai “Kota Cakalang”. Menurutnya, kebijakan perikanan nasional selama 12 tahun terakhir dinilai tidak lagi berpihak pada nelayan dan industri perikanan skala besar, sehingga menghancurkan denyut ekonomi Bitung.
Dilema lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulut dan kabupaten/kota adalah semakin pudarnya semangat otonomi daerah, yang cenderung bergeser ke arah sentralistik. Keberadaan banyak kantor kementerian (seperti pertanian, perkebunan, kelautan, dan kehutanan) di daerah dinilai telah merusak tata kelola sumber daya manusia dan sumber daya alam. Akibatnya, dinas-dinas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kehilangan fungsi akibat minimnya alokasi dana, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). “Pemerintah daerah bisa menjadi mandul dan hanya jadi pajangan. Jika tidak dijaga, ini bisa memicu kemiskinan struktural, terlebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Sulut masih terbatas,” tegas Liow.
Namun, ia bersyukur di bawah kepemimpinan Gubernur YSK, Gini Ratio (kesenjangan ekonomi) di Sulut masih terjaga dan tidak cepat melebar.
Mendorong Percepatan Ekonomi Melalui Sinergi dan Inovasi
Di tengah tantangan tersebut, peluang besar masih terbuka lebar bagi Sulut, terutama dalam sektor perdagangan antar-wilayah. Joshua Liow menekankan pentingnya menjaga hubungan kebijakan ekspor-impor yang menghubungkan Sulut dengan kawasan Maluku dan Papua. Sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dinilai wajib diperkuat agar Sulut mampu mendominasi perdagangan di kawasan timur Indonesia.
Ia mengapresiasi langkah Gubernur YSK yang mendorong Bank Sulut sebagai “Play Maker” dan BUMD/Perumda sebagai “Striker” dalam percepatan ekonomi. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Bitung dan KEK Pariwisata Likupang yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) diyakini akan semakin memacu kemajuan daerah.
“Saya kira sudah saatnya Gubernur membentuk Komite Percepatan Pembangunan Ekonomi Sulawesi Utara dengan membangun ekosistem inovasi perekonomian. Ini bisa didukung oleh dana dari BUMD, Bank Sulut, hingga Koperasi Merah Putih. Saya yakin Pak Gubernur telah memikirkan dan bergerak untuk menciptakan lompatan dan legacy bagi Sulut,” pungkas Joshua Liow.
Ia menutup pernyataannya dengan ucapan selamat dan harapan agar kepemimpinan YSK-Victory terus membawa kemajuan bagi Bumi Nyiur Melambai. (tim/**)
