MANADO, MSN
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan kerja Komite VI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Senin (25/8/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menginventarisasi masukan guna penyusunan pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dihadiri langsung Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, didampingi sejumlah Bupati/Walikota serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulut ini, menjadi sarana bagi DPD RI untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasannya. Tugas utama Komite VI DPD RI adalah memberikan pertimbangan agar RUU APBN selaras dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat di daerah.
Pertemuan ini difokuskan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam pembahasan APBN 2026. Beberapa sektor kunci yang dibahas meliputi ketahanan pangan, energi, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi Utara.
“Melalui dialog dengan berbagai pemangku kepentingan daerah ini, DPD RI berupaya memastikan bahwa APBN 2026 nantinya dapat benar-benar memihak pada kepentingan daerah. Diharapkan, anggaran negara tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Provinsi Sulawesi Utara,” tutur Gubernur Sulut. (sonny dinar)
