MANADO, MSN
Ikhtiar mencari referensi soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sitaro. Mereka pun mendatangi DPRD Provinsi Sulut, guna konsultasi terkait aturan tersebut.
Upaya konsultasi ini dibuat guna melakukan sinkronisasi terhadap ranperda tersebut. Anggota DPRD Sulut, Toni Supit menitip pesan kepada DPRD Sitaro, Ranperda ini bisa jalan jika didukung dengan anggaran yang mencukupi.
Secara teknis, Supit menyampaikan, harus ada kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan pengacara-pengacara yang bermitra dengan Pemkab Sitaro. Hal ini menurutnya sangat penting.
“Kalau tidak ada pengacaranya, siapa yang mau kerja untuk itu,” ucapnya kepada wartawan saat menerima kunker DPRD Sitaro, Selasa (5/11/2024).
Legislator PDIP Dapil Nusa Utara juga menuturkan, pada prinsipnya tugas legislasi itu harus dijalankan secara baik dan tentunya sesuai dengan dasar aturan yang berlaku. (aoat)
