MANADO, MSN
Arus penolakan terhadap reklamasi pantai Manado Utara mengencang dari masyarakat nelayan. Upaya tersebut direspon positif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk. Mega proyek yang terjadi di Pantai Karangria tersebut dinilai akan timbulkan kerusakan besar.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulut Julius Jems Tuuk menilai, persoalan seperti ini biasanya banyak yang terbeli. Maka dari itu ia mengingatkan masyarakat yang membawa aspirasi bahwa perjuangan sangat baik. Bukan hanya generasi mereka saja pada saat ini namun untuk anak cucu ke depan. “Yang dilakukan bapak dan ibu ini sangat baik dalam memperjuangkan peradaban. Bukan untuk bapak ibu tapi untuk anak dan cucu kita semua. Saya mengikuti pimpinan dan melihat, serta mendengar suara dari nelayan dan menyimpulkan ini perjuangan rakyat semesta,” tegas anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya saat dengar pendapat (RDP) lintas komisi, terkait reklamasi Manado Utara, Senin (10/6/2024), di Ruang Serba Guna DPRD Provinsi Sulut.
Tuuk mengungkapkan, apabila reklamasi ini terjadi maka berpotensi menimbulkan kerusakan besar bahkan banjir di mana-mana. Dirinya mencontohkan terkait dengan reklamasi untuk dibangunnya Manado Town Square (Mantos). “Saya salah satu orang yang berdiri di tengah jalan untuk menolak reklamasi (Mantos, red). Saat penolakan, kemudian amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) mengatakan ini tidak mungkin, namun faktanya banjir di mana-mana. Apakah kita mau meninggalkan, warisan yang jelek bagi anak dan cucu kita,” ujar Tuuk dalam RDP yang dipimpinan Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meminta kepada Silangem jika bisa disepakati oleh semua maka DPRD segera memberikan rekomendasi secara tertulis dan sah menolak reklamasi Manado bagian utara dengan melihat dampak-dampaknya. Lanjutnya, tidak ada kata pemberhentian sementara terhadap reklamasi tersebut namun harus dihentikan secara total.
“Rekomendasinya menolak reklamasi pantai Karangria dan sekitarnya. Dengan alasan, yang bisa kita sampaikan. Kemudian, berdasarkan dengan rekomendasi DPRD Sulut itu bisa menjadi senjata di PTUN untuk menggagalkan persetujuan Jakarta untuk melakukan reklamasi,” tutur legislator dapil Bolmong Raya itu, seraya direspon positif oleh Silangen dengan menyerukan upaya tersebut akan menjadi perjuangan bersama. (aoat)
