MANADO, MSN
Catatan sejarah kembali ditorehkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Untuk yang ke-10 kalinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pun sampaikan apresiasi.
Capaian Opini WTP ke-10 itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2023, Selasa (30/4/2024). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut. Adapun capaian ini menjadi raihan ke-10 kali secara berturut-turut dan yang ke-8 dalam kepemimpinan Gubernur Olly dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK). Silangen pun menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap raihan WTP dari Pemprov Sulut tersebut. “Saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada gubernur dan wakil gubernur serta segenap jajaran Pemprov Sulut untuk pencapaian yang hebat,” ucap Silangen.
Ketika itu, Ketua BPK mengatakan, opini WTP yang diraih Pemprov Sulut menunjukkan komitmen pemerintah daerah beserta jajarannya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. “Capaian ini tentunya tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ujar Ketua BPK.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengapresiasi Ketua BPK RI dan jajarannya karena dari tahun ke tahun secara optimal melakukan audit terhadap LKPJ Provinsi Sulut. “Jajaran BPK tidak putus-putusnya memberikan masukan atau koreksi terhadap kelemahan atau kekurangan kami, serta memberikan layout dan langkah-langkah perbaikan selama pemeriksaan,” tutur Olly.
Pastinya menurut dia, hasil yang didapat ini perlu disyukuri bersama. Segala kekurangan tentu akan menjadi penyemangat untuk melakukan perbaikan ke depannya. “Kami percaya kelemahan-kelemahan yang ada akan memacu kerja ke depan untuk pengelolaan keuangan daerah makin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” ujarnya. (aoat)
