MANADO, MSN
Jalan menuju hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Utara (Sulut) telah dimulai. Beberapa tahapan penting sementara dan bakal segera dihadapi. Berbagai persiapan pun mulai digedor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut.
Anggota KPU Sulut Awaludin Umbola menyampaikan, sekarang ini KPU sedang dalam tahapan proses seleksi badan ad hoc, khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dalam waktu dekat pula mereka akan mengumumkan untuk pembukaan seleksi badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Tentu untuk kebutuhan badan ad hoc ini ada kegiatan teknis yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat,” ungkap Umbola, Rabu (1/5/2024), dalam kegiatan Media Gathering bersama jurnalis yang merupakan salah satu kegiatan menuju Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, di Lapangan Basket Kawasan Mega Mas Manado.
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini menjelaskan, pihaknya pula akan melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk calon perseorangan. Tentunya menurut dia, mereka membutuhkan badan ad hoc guna melakukan verifikasi faktual. “Setelahnya kita akan mulai dengan bagian data dan informasi yakni pemutakhiran data pemilih. Kita akan melakukan coklit (pencocokan dan penelitian),” tutur Umbola.
Dikatakannya pula, KPU Sulut sudah siap untuk menghadapi Pilkada 2024 dengan anggaran yang sudah ditandatangani, baik di tingkat provinsi maupun di 15 kabupaten kota. Maka dari itu KPU melaksanakan Festival Anggaran dan Sosialisasi Pilkada agar dapat memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui anggaran yang ada dan tahapan pilkada. “Kami tahu persis bantuan media kepada kami ini cukup krusial sangat membantu dan memastikan apa yang akan dilakukan itu tersampaikan secara luas. Kita akan bergeser dari Pemilu (Pemilihan Umum) ke Pilkada,” ujar Umbola yang membuka kegiatan Media Gathering saat itu.
Nara sumber dalam kegiatan Media Gathering, Ferry Daud Liando menyampaikan, tantangan pilkada ke depan agak lain karena untuk pertama kali pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Ini secara khusus tantangan bagi penyelenggara. Perhelatan pemilu belum selesai sementara pilkada sudah mulai jalan.
Hal yang kedua menurutnya, Undang-Undang Pilkada yang akan digunakan ini tidak direvisi. Baginya, kalau ada poin-poin tertentu yang tidak direvisi maka penyakit yang terjadi saat pilkada lalu akan muncul kembali. Diantaranya masalah politik uang. “Kenapa mencegah politik uang sulit tidak bisa dicegah dan ditindak. Diundang-undang banyak kelemahan. Mahar misalnya. Kemungkinan ada yang masih akan menggunakan mahar. Sementara kewenangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) untuk menindak hanya pada saat tahapan,” ucapnya. (aoat)
