MANADO, MSN
Rintih masyarakat Pulau Gangga sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Warga di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) ini mendatangi gedung wakil rakyat tersebut dan menyampaikan keluhan mereka.
Aspirasi mereka diterima Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) dan Meike Lavarence, Senin (9/7/2024), di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut. Terungkap dalam pertemuan tersebut, masyarakat sudah mengalami pemadaman listrik selama kurang lebih 3 minggu. Sekretaris Desa Gangga Satu, Jenly Kadimateng mengatakan, mesin yang dipakai di Desa Gangga 1 sudah rusak. Mesin itu juga hanyalah bekas yang dibawa dari Pulau Lembeh, Kota Bitung.
Jenly menuntut keadilan bagi masyarakat Gangga, sesuai dengan sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Maka dari itu mereka meminta supaya diadakannya mesin listrik baru di sana. “Karena kalau bekas percuma. Hari ini beking berikut rusak lagi,” ungkap Jenly.
Untuk itu dirinya meminta perhatian dari eksekutif dan legislatif supaya diadakan 2 mesin baru. Alasannya karena di Pulau Bangka dapat mesin baru sementara di Pulau Bangka selalu mendapat bekas. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menurut Jenly, hanya menyuruh untuk mengambil material di kampung-kampung terdekat dan itu semua bekas. “Bahwa torang perlu ada sila kelima di Desa Gangga 1 dan 2. Mohon keadilan diberikan mesin pembangkit yang baru, jangan main dibekas-bekas semua torang,” tegasnya.
Adapun terungkap pula bila listrik tidak menyala maka akan menganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Tower untuk sinyal akan mati dan warga yang di laut tidak mendapat sinyal. Selain itu, pembuatan es batu di desa untuk ikan membutuhkan listrik. Jika listrik tidak menyala maka ikan akan membusuk.
Anggota dewan Melky Pangemanan menyampaikan, terkait Pulau Gangga yang mati listrik, pihaknya juga sudah mendengar itu di ruang publik. Melky berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut supaya aktifitas di Gangga bisa berjalan dan ekonomi bisa berjalan baik. “Kami di DPRD sejak dipimpin pak Andi Silangen berusaha mengakselerasi setiap keluhan dari masyarakat. PLN berarti kita sudah harus segera membicarakannya dengan mereka. Kami komisi 1 akan menampung ini. Supaya bisa diteruskan ke Ketua DPRD Sulut,” ujar MJP.
Lanjutnya, listrik ini kebutuhannya mendasar bagi masyarakat. Di dewan nanti untuk mekanismenya akan mendorong sesuai aturan. “Kalau ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat maka kewajiban pemerintah dan negara untuk mengatasi hal itu,” ucapnya. (aoat)
