Kotamobagu, MSN
Program Anak Asuh, yang selama ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu di sektor pendidikan, resmi dihapus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Penghapusan anggaran ini mendapat protes keras dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kotamobagu.
Keputusan ini diambil saat pembahasan APBD 2024 yang disusun dan disahkan pada akhir tahun 2023. Menanggapi hal ini, Fraksi PKB menjadi satu-satunya fraksi yang secara tegas menyuarakan keberatannya terhadap penghapusan program yang dinilai masih sangat relevan bagi dunia pendidikan dan masyarakat.
Fraksi PKB Menilai Program Anak Asuh Masih Sangat Diperlukan
Anggota DPRD Kota Kotamobagu dari Fraksi PKB, Dani Iqbal Mokoginta, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyuarakan keberatan sejak awal proses pembahasan APBD 2024. Menurutnya, program Anak Asuh masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Kami sudah menyampaikan protes keras sejak pembahasan APBD 2024 hingga tahap paripurna. Fraksi PKB menilai program ini masih sangat relevan untuk mendukung dunia pendidikan di Kotamobagu, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan mekanisme seleksi yang ketat dan verifikasi berjenjang, program ini bisa tetap berjalan dengan lebih tepat sasaran,” ujar Dani yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu.
Lebih lanjut, Dani menegaskan bahwa Fraksi PKB tidak hanya memperhatikan isu ini baru-baru ini, tetapi sudah sejak awal menentang kebijakan penghapusan anggaran program Anak Asuh dari APBD.
APBD 2025: Fraksi PKB Kembali Pertanyakan Keberlanjutan Program Anak Asuh
Tidak hanya menyoroti APBD 2024, Fraksi PKB juga mempertanyakan absennya program Anak Asuh dalam APBD 2025. Dani Mokoginta menjelaskan bahwa anggaran tahun 2025 telah dibahas dan disahkan pada tahun 2024, sebelum pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu yang baru.
“APBD 2025 telah disahkan sekitar bulan November 2024, sebelum Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Dokter Weny Gaib dan Rendy Mangkat, dilantik pada Februari 2025. Jadi, jika ada isu yang menyebutkan bahwa mereka yang menghapus anggaran program Anak Asuh, itu tidak benar,” jelasnya.
Senada dengan Dani, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotamobagu, Refly Setiawan Mamonto, juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penghapusan program tersebut adalah keliru.
“Faktanya, APBD 2025 sudah ditetapkan sebelum mereka resmi menjabat. Artinya, keputusan penghapusan anggaran program Anak Asuh bukan berasal dari pemerintahan saat ini,” ujar Refly.
Apa Dampak Penghapusan Program Anak Asuh bagi Masyarakat?
Penghapusan anggaran program Anak Asuh dari APBD 2024 dan 2025 tentu berdampak langsung pada banyak keluarga di Kotamobagu yang selama ini mengandalkan bantuan tersebut. Beberapa dampak yang berpotensi terjadi antara lain:
- Berkurangnya Kesempatan Pendidikan
Siswa dari keluarga kurang mampu mungkin kesulitan melanjutkan pendidikan karena kehilangan bantuan biaya sekolah. - Meningkatnya Beban Ekonomi Keluarga
Tanpa bantuan program ini, orang tua harus mencari alternatif pendanaan pendidikan yang bisa menjadi beban tambahan bagi keluarga dengan ekonomi lemah. - Menurunnya Tingkat Partisipasi Sekolah
Jika tidak ada program bantuan pendidikan yang menggantikan Anak Asuh, kemungkinan ada peningkatan angka putus sekolah di daerah tersebut.
Harapan Fraksi PKB untuk Masa Depan Pendidikan di Kotamobagu
Fraksi PKB berharap agar Pemerintah Kota Kotamobagu dapat mempertimbangkan kembali pentingnya program Anak Asuh atau setidaknya menggantikannya dengan skema bantuan pendidikan lain yang lebih efektif dan tepat sasaran. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar sektor pendidikan di Kotamobagu tetap mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Kami berharap ada solusi terbaik agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak,” pungkas Dani Mokoginta.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, diharapkan pemerintah daerah dapat mencari alternatif kebijakan yang tidak hanya membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia di Kotamobagu. (endar)
