KOTAMOBAGU, MSN – Shandry Anugerah Hasanuddin, anggota DPRD Kotamobagu dari PDIP, secara tegas menyoroti persoalan krusial terkait ketersediaan air bersih dan kondisi infrastruktur drainase di Kecamatan Kotamobagu Utara. Pernyataan ini disampaikan saat rapat Paripurna tahap II penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024, Senin (19/5/2025).
Dalam pembacaan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Shandry menegaskan bahwa pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Kotamobagu belum berjalan optimal. Masyarakat masih menghadapi gangguan berupa aliran air yang tidak rutin bahkan sering berhenti tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
“Wilayah Kotamobagu Utara menjadi titik perhatian utama karena banyak keluhan warga terkait gangguan air bersih. Ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota agar segera memperbaiki tata kelola layanan publik ini,” ujar Shandry.
Selain persoalan air, Shandry juga mengangkat isu drainase yang bermasalah saat musim hujan, khususnya di kelurahan Upai dan Genggulang. Ia mengungkapkan bahwa genangan air kerap terjadi akibat sistem drainase yang tidak mampu menampung limpasan air hujan, sehingga sering meluap ke badan jalan.
“Dinas Pekerjaan Umum harus segera melakukan pemetaan dan pendataan kondisi drainase secara menyeluruh, terutama di wilayah rawan genangan. Di Upai dan Genggulang, drainase yang buruk saat hujan deras menyebabkan banjir jalan dan mengganggu aktivitas warga,” tegas Shandry.
Rekomendasi yang disampaikan ini merupakan bagian dari upaya DPRD mengawal pelaksanaan program Pemkot Kotamobagu agar lebih responsif dan efektif. Diharapkan, hasil temuan Pansus ini menjadi pijakan penting bagi perbaikan layanan publik, khususnya penyediaan air bersih dan pengelolaan drainase, demi kesejahteraan masyarakat Kotamobagu.
Rapat Paripurna ini merupakan langkah strategis DPRD dalam menegakkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah agar program pembangunan berjalan transparan dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
