MANADO, MSN
Penutupan penyelenggaraan kegiatan Asistensi Tata Cara Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Wilayah IV Tahun 2024 di Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis 4 September 2024, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Asistensi Perhitungan Implementasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pemerintah Daerah (Pemda).
Acara penandatanganan disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) sendiri memperoleh hasil memuaskan dalam perhitungan IPA dengan nilai 3,1 kategori sangat baik.
Hasil tersebut diperoleh setelah tim Pemprov Sulut yang dipimpin oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Steve HA Kepel ST MSi, mempresentasikan hasil perhitungan dengan menunjukkan dokumen bukti pendukung yang langsung di asistensi oleh tim Kemendagri dan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK.
Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup KPK Wilayah IV Tri Budi Rochmanto.
Dalam arahannya dia menyampaikan bahwa pengukuran indeks BMD ini bertujuan untuk memastikan barang milik daerah dikelola dengan benar.
“Aspek yang menjadi perhatian dlm pengukuran indeks pengelolaan aset ini adalah akuntabilitas, produktifitas, kepatuhan, pengawasan dan pengendalian serta kehandalan administrasi dokumen kepemilikan barang milik daerah pemerintah daerah,” kata dia.
Di tempat terpisah menurut Sekprov Steve Kepel, bahwa hasil penilaian yang didapatkan oleh Pemprov Sulut atas perhitungan IPA Tahun 2024 merupakan buah manis dari komitmen Gubernur Prof Dr (HC) Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (OD-SK) dalam pengelolaan BMD.
Dimana pemerintahan OD-SK terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola dan sistem penunjang pengelolaan aset. Menurutnya bahwa hasil tersebut diperoleh dari kerja kolaborasi dengan semua stakeholder terkait.
“Salah satunya adalah peran dan kerjasama dengan BPK RI dalam hal ini Perwakilan BPK RI di Sulut yang terus mendorong tertib pengelolaan aset sehingga pengelolaan aset di Pemprov Sulut menunjukkan hasil yg optimal,” tambah Sekprov.
Sejalan dengan hal itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Clay June H Dondokambey S STP MAP mengungkapkan bahwa hasil yang dicapai ini adalah sebuah prestasi. “Namun juga ini menjadi sebuah tantangan untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset Pemprov Sulut,” ungkapnya.
(sd/*)
