KOTAMOBAGU, MSN – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kotamobagu, Refly Setiawan Mamonto, S.Kom., menyoroti pelaksanaan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga guru yang tengah berlangsung. Refly meminta Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap para peserta seleksi.
“Kami minta Dinas Pendidikan memastikan bahwa peserta yang diajukan dalam seleksi PPPK benar-benar menjalankan tugas sebagai guru. Jangan sampai ada oknum yang hanya terdaftar di Dapodik, tapi tidak pernah mengajar,” tegas Refly, Sabtu (10/05/2025).
Refly menekankan bahwa data dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) tidak cukup untuk menjadi tolok ukur keaktifan seorang guru. Ia mendorong agar Dinas Pendidikan juga melakukan pengecekan langsung di lapangan atau minimal meminta konfirmasi dari kepala sekolah untuk memverifikasi keabsahan para peserta seleksi.
“Ini menyangkut kualitas pendidikan di daerah kita. Jangan sampai seleksi ini hanya formalitas dan membuka celah bagi guru-guru fiktif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Refly mengingatkan agar proses seleksi tidak disusupi oleh kepentingan tertentu yang dapat merugikan guru-guru yang benar-benar aktif dan berdedikasi selama ini. DPRD Kota Kotamobagu berkomitmen untuk mengawal jalannya seleksi PPPK agar lebih akuntabel dan profesional, sehingga hanya guru-guru yang benar-benar memenuhi kualifikasi yang bisa lolos.
