Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2023 sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tersebut serta Tanggapan dan atau Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi an Penyampaian Penjelasan DPRD terhadap 3 (Tiga) Buah Ranperda Prakarsa DPRD tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang Pemberdayaan Pemuda dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano, sekaligus Pendapat Gubernur terhadap 3 (Tiga) Buah Ranperda tersebut serta Tanggapan danatau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubernur, Jumat (14/6/2024), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut ketika memimpin jalannya rapat paripurna. “Melihat indikator-indikator yang ada, Pemprov Sulawesi Utara mampu meningkatkan perekonomian daerah,” ujar Silangen.
Lanjut kata Silangen, indikator utama yang di lihat yakni pertumbuhan ekonomi tahun 2023. “Ekonomi Sulut tumbuh 5,48 persen pada tahun 2023,” ujarnya.
Terkait ranperda yang diusulkan DPRD, pada kesempatan itu, Ketua Bapemperda DPRD Sulut Careig N Runtu menjelaskan terkait dengan tiga ranperda yang dimaksud. Salah satunya terkait danau Tondano.
“Danau Tondano tentu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat baik di Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara maupun Kota Manado dan sekitarnya,” jelas Careig.
Saran diberikan Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut untuk Pemprov Sulut. Pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan itu diungkapkan Anggota Fraksi Nyiur Melambai, Herol Vresly Kaawoan (HVK) saat memberikan pandangan fraksi dalam
Awalnya Herol mengapresiasi Pemprov Sulut. Fraksi Nyiur Melambai memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut atas pencapaian WTP. Selanjutnya ia meminta agar Pemprov Sulut berupaya semaksimal mungkin meningkatkan PAD. “Karena kalau PAD meningkat Pemprov dapat berkreasi apapun untuk membuat program-program baru,” tegasnya seraya menegaskan bahwa Fraksi Nyiur Melambai menyetujui Ranperda untuk diproses lebih lanjut.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut juga menerima dan menyetujui Ranperda untuk dibahas ke tahapan selanjutnya. Kemudian ada beberapa catatan yang mereka berikan untuk Pemprov Sulut. Namun satu saja yang dirinya ingin ia sampaikan di sidang paripurna yaitu terkait kelangkaan solar. “Kami berharap Pemprov (Pemerintah Provinsi) bisa menyampaikan kepada pertamina agar dapat memenuhi kebutuhan BBM (bahan bakar minyak) masyarakat di sulut khususnya solar,” tegas Walukow.
Lanjutnya, solar saat ini sangat sulit ditemukan. Dimana terjadi antrian panjang di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Sulut. “Ini catatan yang kami bacakan dan yang lain kami masukkan secara tertulis,” ujar Walukow.
