Amurang, MSN
Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar SH (FDW) Pada Jumat (6/12/2024) menghadiri Kegiatan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bertempat di Luwansa Hotel Manado.
Pemkab Minsel mendapatkan Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 Peringkat Ke-5, dengan Nilai 90,27 (Zona Hijau) Kategori A (Kualitas Tertinggi) dari Kepala Ombudsman RI dan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulur yang diserahkan oleh Pimpinan Ombudsman RI Ir. Jemsly Hutabarat SH MM, dan oleh Gubernur Sulut yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulut Dr Denny Mangala M.Si, yang didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut Meylani Fransisca Limpar SH MH. Piagam Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Minsel.
Pemberian penghargaan ini berdasarkan keputusan Ketua OMBUDSMAN RI Nomor 252 Tahun 2024 tentang hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024.
Pemkab Minsel dibawah Kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar SH terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Minsel.
Penilaian ini bertujuan untuk perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelola pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Penghargaan ini kiranya semakin memacu semangat dan komitmen seluruh unit kerja di Kabupaten Minahasa Selatan untuk memberikan pelayanan prima dalam berbagai inovasi untuk menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009.
Turut hadir dalam kegiatan ini para Bupati dan Wali Kota, para Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten/Kota.
Bupati Minsel didampingi oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda yang juga adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PMPTSP, dan Kepala Dinas Kominfo.(dav/advetorial)
