MANADO, MSN
Riuh ramah kembali membungkus kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Aspirasi para pengunjuk rasa lagi-lagi terdengar. Masalah lingkungan, pertanian hingga dampak keberadaan perusahaan tambang disorot.
Demonstran yang tergabung dalam Reformasi Agraria Sulut, melakukan seruan aksi di halaman kantor DPRD Sulut, Selasa (15/10/2024). Adapun yang menjadi tuntutan mereka yakni pertama, dampak lingkungan yang dihasilkan perusahaan pertambangan di Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang mengakibatkan banjir dan merusak hasil pertanian.
Maka dari itu mereka menuntut Dprd Provinsi Sulut untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) terkait dengan CSR yang mangkrak di Kecamatan Lolayan merusak hasil panen warga di kawasan lingkar pertambangan.
Kemudian mengenai stabilitas harga hasil pertanian dan menuntut pembuatan regulasi (peraturan daerah) yang mengatur harga standar pemborong untuk komoditi-komoditi unggulan. “Bantuan pupuk subsidi dijual dengan begitu bebas. Petani masih membayar alat-alat pertanian dengan begitu mahal. Bantuan-bantuan itu tidak efektif dan hanya menjadi kepentingan berbagai pihak,” ujar salah satu orator.
Massa unjuk rasa diterima Kasubag Sekretariat DPRD Sulut, Fabiola Sumampouw. Dirinya mengatakan, saat ini tidak ada anggota dewan untuk menerima aspirasi. Seraya meminta agar para pendemo untuk membuat surat langsung ke Sekretariat DPRD Sulut untuk mereka tindaklanjuti. (aoat)
