MANADO, MSN
Komitmen pengawalan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 ditegaskan Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) Sulawesi Utara (Sulut) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL). Upaya ini guna menyukseskan pesta demokrasi yang ada di bumi Nyiur Melambai.
Kepala Binda Sulut, Brigjen TNI Raymon Marojahan mengatakan, pihaknya melakukan pemetaan potensi-potensi ancaman dalam Pilkada 2024. Ia menyampaikan, agar mewaspadai masalah “money politic”. Hal itu karena saat pertemuan di pusat, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI nasional menyampaikan, dalam pilkada masih akan terjadi money politic. “Sementara kita berharap pilkada ini bisa menghasilkan kepala daerah yang berkualitas yang menghasilkan program-program untuk pembangunan untuk kesejahteraan. Punya kredibilitas punya niat yang baik. Pileg (Pemilihan Legislatif) sudah sukses tetapi pada saat evaluasi dari akademisi berkata orang-orang yang terpilih ini jauh dari yang diharapkan. Ke depan kita berharap dalam pilkada ini, logistiknya bagus penyelenggaraannya bagus termasuk yang terpilih ini juga bagus,” ucapnya saat membawakan materi di hari ke-2 Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, Kamis (18/7/2024), di Grand Kawanua Novotel Manado, yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut.
Kolonel Hetly Kawet, Kepala Intelejen Lanud SRI dari Lanud Sam Ratulangi menyampaikan, salah satu yang mereka antisipasi dalam Pilkada karena Sulut merupakan wilayah berbatasan dengan Filipina, termasuk didalamnya ancaman terorisme. Selain itu, adanya ancaman bencana alam seperti Provinsi Gorontalo dan erupsi gunung ruang di Kabupaten Sitaro. Mereka mengantisipasi jangan sampai di hari pemilihan terjadi bencana.
“Kita komitmen terhadap netralitas. Kita melakukan pemetaan daerah rawan konflik, pembinaan teritorial, pengamanan wilayah. Konflik horisontal dalam pilkada, lebih tinggi dibandingkan pileg. Informasi daerah rawan konflik kita memetakan dari TNI untuk mengantisipasi pengamanan dalam pendistribusian logistik, bisa aman dan tepat waktu,” tuturnya.
Sementara dari pihak TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Mohammad Noordin KA Ops Lantamal VIII menjelaskan, nantinya mereka sebagai bagian dari TNI tidak mengurusi secara langsung atau teknis pengelolaan logistik. Pihaknya hanya mengontrol pelaksanaan distribusi logistik dalam pilkada. “Pengalaman di pilpres (pemilihan presiden) kita melaksanakan pergeseran logistik sesuai rencana tepat sasaran dan tepat waktu, sesuai yang disampaikan KPU provinsi maupun kabupaten kota,” jelasnya seraya menambahkan, bila ada pihaknya dari TNI ada yang tidak netral disampaikan saja dan bila ada kendaraan TNI yang angkut barang-barang partai, kalau perlu dilaporkan ke Bawaslu. (aoat)
