Example floating
Example floating
Politik

Rakor Gakkumdu, Pimpinan Bawaslu Boltim Ingatkan Jajaran Pahami Regulasi

115
×

Rakor Gakkumdu, Pimpinan Bawaslu Boltim Ingatkan Jajaran Pahami Regulasi

Sebarkan artikel ini
Rakor Sentra Gakkumdu di Kabupaten Boltim

 

MANADO, MSN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Ketika itu, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) diingatkan untuk terus memperdalam pemahaman regulasi.

Anggota Bawaslu Boltim, Trisno Mais mendorong daya “gedor” Panwascam Boltim dalam melakukan pengawasan. Agar kerja pengawasan bisa dilakukan dengan baik maka pemahaman terhadap regulasi perlu untuk diperkuat. Apalagi penanganan pelanggaran dalam proses pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) berbeda. “Pahami regulasi dan laksanakan. Pahami tugas pokok dan fungsi serta tegak lurus terhadap regulasi,” ujar Mais dalam rakor yang digelar di Cafe Goba Molunow, Kecamatan Mooat, Rabu (24/7/2024).

Dirinya mengingatkan bahwa waktu bekerja antara pileg dan pilkada berbeda karena dalam pileg dihitung hari kerja, sementara di pilkada berdasarkan hari kalender. Maka dari itu jangan ada lagi sekretariat yang kosong. “Tidak ada sekretariat yang kosong. Jangan sekretariat seperti kantor pos. Artinya kalau kantor pos barang datang langsung antar,” jelasnya.

Koordinator Divisi Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Harmoko Mando menyampaikan, pentingnya konsolidasi guna memperkuat kerja sama Sentra Gakkumdu dalam mengawasi dan menangani potensi tindak pidana selama proses Pilkada 2024. “Kami tidak sendirian selama proses Pilkada, karena ada Sentra Gakkumdu dan teman-teman Ormas yang akan terus berkoordinasi dan turut mengawasi mulai dari tahapan hingga pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November mendatang,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Boltim, Mutakhir Mamonto menyentil terkait dengan proses coklit. Saat ini sedang mengurus daerah perbatasan, terutama persoalan KTP. Terkait persoalan ini akan didiskusikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). “Wilayah perbatasan boltim butuh penegasan dari capil, kita memastikan tidak ada data yang siluman. Kita akan berkoordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) supaya pemutakhiran data ini menghasilkan data yang valid,” tuturnya. (aoat)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *