MANADO, MSN
Roda proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano, memasuki babak akhir. Rapat finalisasi itu berlangsung, Selasa (13/8/2024), di ruang rapat serba guna kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut Pembahas Ranperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano, Careig Naichel Runtu mengatakan, ini pertemuan terakhir yang dilaksanakan. Pada saat ini tidak akan lagi membahas pasal per pasal. “Saya akan berikan kesempatan dari seluruh tim ahli dan teman-teman anggota dewan supaya rapat finalisasi ini bisa selesai dengan baik,” ucapnya.
Tim ahli ranperda ini, Verol Warouw mengungkapkan, perlu dipertegas tentang tugas tanggung jawab masing-masing instansi. “Apa yang menjadi tugas provinsi dan kabupaten agar kita tetapkan menjadi tanggung jawab semua karena berdampak bagi semua,” katanya.
“Jangan sampai kemudian seperti masalah eceng gondok hanya menjadi tanggung jawab PLN karena PLN yang mengambil air di situ. Semua merasakan manfaatnya, termasuk izin berusaha dan lingkungan untuk kita sepakati bersama karena kita sudah melakukan penyesuaian sesuai sistematika penyusunan,” katanya.
Dirinya berharap ada pembagian tugas termasuk masyarakat secara keseluruhan. “Kita berharap kita ada pembagian tugas, PLN apa yang perlu misalnya eskafator dan Pemprov eskafator untuk angkut. Karena tingkat kedalamannya sudah berkurang,” ucapnya.
“BUMN BUMD bisa diusulkan supaya jelas ada keterlibatan semua pihak untuk melindungi dan melestarikan danau Tondano,” ujarnya. (aoat)
