Example floating
Example floating
Politik

Ketua DKPP Ingatkan, Pilkada Rawan Pelanggaran Netralitas ASN

72
×

Ketua DKPP Ingatkan, Pilkada Rawan Pelanggaran Netralitas ASN

Sebarkan artikel ini
Ketua DKPP saat memberikan materi

 

MANADO, MSN

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI), Heddy Lugito, mengingatkan tentang rawannya pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu disampaikannya saat memberi materi dalam kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tentang Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Kamis (13/6/2024), di Hotel Grand Puri Manado. Adapun sebagai nara sumber dirinya mengangkat tema, “Mekanisme Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu” yang dihadiri peserta dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU kabupaten kota se-Sulut.

Ketika itu dirinya mengingatkan tentang pentingnya lembaga KPU mewujudkan demokrasi yang netral dalam menjalan tugas. Karena sesuai fakta selama berlangsungnya pelaksanaan pemilu dan pilkada, banyak pelanggaran netralitas yang dilakukan. “Minimal dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara,” ucap Lugito dalam kegiatan yang digelar Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut ini.

Menurutnya, dalam menghadapi Pilkada nanti harus waspada. Pelanggaran netralitas ASN kemungkinan besar akan meningkat. Hal itu karena ASN sangat dekat dengan calon. Apabila mereka tidak mengikuti arahan calon maka posisi jabatan nantinya akan digeser. “Ini akan lebih besar di Pilkada karena ASN punya kedekatan dengan calon pilkada. Nanti akan dijadikan sebagai ajang promosi,” terang yang turut didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon.

Maka dari itu lembaga KPU nantinya diharapkan dapat bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada. Harus bisa mewujudkan pesta demokrasi yang adil. “Meski KPU hanya sekedar menyelenggarakan dan pengawasan di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) tapi KPU harus memimpin ini agar pelaksanaan bisa adil,” tuturnya. (aoat)

 

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *