MANADO, MSN
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol Roycke H Langie, mendapat apresiasi dari pengamat politik dan pemerintahan, Taufik M Tumbelaka, atas penjelasannya terkait langkah-langkah pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat, termasuk dana hibah kepada organisasi gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM).
Taufik menyatakan bahwa penjelasan Kapolda Sulut yang disampaikan melalui media massa sangat diperlukan untuk menetralisasi reaksi publik, terutama karena saat ini memasuki minggu-minggu politik yang sensitif menjelang Pilkada Serentak di Sulut.
“Penjelasan seperti itu sangat diperlukan karena sering terjadi aksi dan reaksi di fase ini,” ujar Taufik, alumni Fisipol UGM.
Taufik juga memberikan masukan terkait dinamika dan momentum penjelasan Kapolda Sulut dalam seminggu terakhir.
Menurutnya, penjelasan tersebut sangat tepat mengingat bulan November adalah bulan politik yang sangat sensitif dengan pemungutan suara Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Setelah itu, akan ada sekitar 10 hari masa rawan penghitungan suara dan menunggu penetapan resmi perolehan suara serta pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak di Sulut.
Lebih lanjut, Taufik menegaskan bahwa ini adalah momentum yang baik untuk evaluasi program kerja.
“Dalam Organisasi & Manajemen (O&M), evaluasi kebijakan adalah hal yang lumrah. Cermati dan dalami tugas dengan ‘selektif – prioritas’, terutama yang harus segera dilakukan. Masa Pilkada Serentak akan ada potensi kerawanan sosial, maka perlu kehati-hatian tinggi dalam pengambilan keputusan operasional,” tegas Taufik, putra bungsu Gubernur Pertama Sulut, Frits Johanes Tumbelaka, yang dikenal sukses menyelesaikan pergolakan Permesta. (sd/*)
