MANADO, MSN
Gerak pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelaksanaan Kebudayaan didorong. Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerha (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meminta agar semua kebudayaan di bumi Nyiur Melambai perlu diakomodir.
Pendapat itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Toni Supi saat membahas sehubungan dengan Ranperda Pelaksanaan Kebudayaan, di ruang rapat serba guna Kantor DPRD Sulut, Selasa (27/2/2024). Menurutnya, Sulut memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Maka dari itu baginya, semuanya harus diakomodir dengan baik.
“Seperti yang dilakukan Provinsi DKI, walaupun fokusnya di Betawi tapi masih mengakomodir budaya yang lain, ” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Utara ini menuturkan, termasuk untuk perpustakaan yang mengurus juga baiknya Dinas Kebudayaan seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT). “Saya melihat apa yang disampaikan dan dibahas, bahkan diramu dalam Perda (Peraturan Daerah) ini, saya rasa kita sudah berjalan dengan baik, ” tuturnya.
Bahkan sanksi yang diberikan untuk yang melanggar jangan terlalu berat pidana 6 bulan melainkan 3 bulan saja. Pun mengenai anggaran, Toni Supit menegaskan Ranperda yang akan menjadi Perda ini hendaknya ditunjang dengan anggaran, agar budaya akan lebih berkembang dan terjaga. (aoat)
