JAKARTA, MSN
Dalam waktu dekat, 14 penjabat (Pj) kepala daerah akan diganti, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto. Bima menegaskan bahwa pergantian ini tidak memiliki unsur politis.
“Ada 14 pejabat yang dalam waktu dekat ini direncanakan untuk dilakukan pergantian,” kata Bima Arya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Menurut Bima, pergantian ini sebagian besar disebabkan oleh berakhirnya masa kerja dan evaluasi dari Kemendagri. Ia juga menekankan bahwa pejabat yang kinerjanya kurang memuaskan tidak akan dipertahankan.
“Para penjabat kepala daerah itu, itu kan akhir masa jabatannya berbeda-beda. Jadi kalau pun dilakukan pergantian, ya itu karena masa jabatannya berakhir dan kita evaluasi. Apabila evaluasinya baik, ada pertimbangan-pertimbangan yang umum, maka akan berlanjut,” ujar Bima.
Pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Manuel Tumbelaka, setuju dengan langkah ini. Namun, ia juga menyarankan agar pimpinan instansi vertikal lainnya seperti Kapolri dan Jaksa Agung melakukan evaluasi terhadap aparat di daerah yang berkinerja kurang baik atau terlibat politik praktis.
“Sebaiknya bukan cuma Mendagri Tito Karnavian, instansi atau institusi lain juga melakukan evaluasi kinerja jajarannya, seperti Kapolri mengevaluasi para Kapolda, Jaksa Agung mengevaluasi Kajati dan Kajari, dan lainnya,” jelas Taufik Tumbelaka kepada wartawan di Manado, Selasa (12/11/2024).
Taufik, mantan aktivis UGM, menyatakan bahwa hal ini terkait dengan implementasi misi pertama Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang demokrasi. Ia menekankan bahwa tahapan Pemilu Kada (Pilkada) serentak 2024 memerlukan biaya besar dan ekspektasi masyarakat terhadap kesuksesan Pilkada yang damai dan berkualitas sangat tinggi.
“Kesuksesan Pemilu Kada Serentak dapat dikatakan pertaruhan pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang telah mencanangkan Pancasila, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia yang terdepan dituangkan dalam misi pertama Asta Cita,” pungkas Taufik, putra Gubernur pertama Sulawesi Utara, FJ Tumbelaka. (sd/*)
