MANADO, MSN
Sebuah kritikan keras dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) terhadap sistem pengelolaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) di kampus tersebut. Kritik tersebut disampaikan melalui akun TikTok @karlota_unima, Jumat (22/8/2025), yang mempertanyakan integritas dan akuntabilitas penyaluran beasiswa tersebut.
Dalam unggahan tersebut, seorang mahasiswa aktif semester VII Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan pengelolaan KIP Kuliah di Unsrat. Menurutnya, terjadi kelalaian sistematis yang menjauhkan program ini dari semangat keadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pedoman resmi.
Mahasiswa tersebut mencontohkan kasus mahasiswa berinisial RK (semester VII, Ilmu Administrasi Bisnis) yang masih menerima beasiswa KIP meskipun sudah menikah dan memiliki seorang anak. Menurut logika sederhana, mahasiswa yang telah berkeluarga seharusnya tidak lagi menjadi tanggungan program bantuan pendidikan seperti KIP, karena kebutuhan hidupnya sudah menjadi tanggung jawab keluarga atau pasangannya.
Lebih ironis lagi, pihak pengelola KIP di Unsrat dinilai tutup mata terhadap kondisi ini. Tidak ada investigasi khusus, verifikasi faktual, maupun upaya penyaringan penerima beasiswa agar tepat sasaran. Pengelola dianggap hanya sibuk dengan administrasi tanpa menyentuh realitas sosial mahasiswa .
Kasus seperti ini ternyata bukanlah satu-satunya. Banyak mahasiswa yang sudah menikah, bahkan anaknya sudah tumbuh besar hingga masuk PAUD, tetap lolos sebagai penerima KIP. Hal ini menunjukkan longgarnya pengawasan dan lemahnya komitmen Unsrat dalam menjaga integritas pengelolaan beasiswa negara.
Mahasiswa tersebut mendesak Rektor UNSRAT, Prof. Dr. Ir. Oktovian B.A. Sompie, M.Eng, IPU, ASEAN Eng, untuk turun tangan langsung. Rektor diminta tidak menyerahkan pengelolaan KIP pada pihak yang lalai dan abai, serta berani mengganti pengelola KIP yang gagal menjalankan tugas.
Hingga berita ini diturunkan, Rektor Unsrat belum memberikan jawaban resmi terhadap konfirmasi yang dikirim melalui nomor WhatsApp (WA): 852-4092-xxxx. Perwakilan Rektorat Unsrat, Max Rembang menyampaikan akan mengkonfirmasi dulu ke pimpinan. “Mohon maaf saya belum bisa memberi keterangan, karena harus di konfirmasi dulu pada yg berkompeten. Hari senin saya upayakan konfirmasinya,” terangnya singkat, lewat pesan WA dengan nomor: 821-9027-xxxx.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Unsrat sebenarnya telah menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas data dan memastikan KIP-Kuliah tepat sasaran. Pada Juni 2025, universitas ini bahkan menggelar pembekalan teknis bagi tim verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan.
Rektor Unsrat dalam berbagai kesempatan juga menekankan pentingnya akurasi data calon penerima sebagai fondasi utama program ini. Unsrat sebagai salah satu perguruan tinggi utama di Indonesia Timur merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan implementasi program berjalan transparan dan berkeadilan.
Program KIP-Kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah pusat bagi lulusan SMA/sederajat yang memiliki potensi akademik baik namun terkendala ekonomi. Bantuan ini meliputi biaya kuliah (Rp2,4 juta hingga Rp12 juta per semester) dan uang saku (Rp800.000 hingga Rp1,4 juta per bulan) .
Namun, sorotan terhadap penyaluran KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran bukan hanya terjadi di Unsrat. Waktu lalu, warganet juga kecewa dengan penerima KIP Kuliah di Universitas Diponegoro (Undip) yang bergaya hidup mewah di media sosial .
Dari data yang dirangkum, pada tahun 2023, tercatat 550 mahasiswa Unsrat angkatan 2023 yang lolos sebagai penerima Beasiswa KIP Kuliah. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 900 orang.
Syarat penerima KIP Kuliah antara lain orang tua berpenghasilan rendah (non-ASN), lulusan SMA/sederajat yang berprestasi akademik, serta harus menjaga IPK di atas 3,5 dan menyelesaikan studi tepat waktu .
Kritik dari mahasiswa Unsrat ini menyoroti pentingnya sistem verifikasi yang lebih ketat dan transparan dalam penyaluran KIP-Kuliah. Tanpa sistem yang akuntabel dan berintegritas, program bantuan pendidikan pemerintah berisiko tidak tepat sasaran dan menuai kekecewaan berbagai pihak .
Masyarakat dan civitas akademika Unsrat kini menunggu respons resmi dan langkah konkret dari pimpinan universitas untuk menindaklanjuti kritikan ini, serta memastikan bahwa program KIP-Kuliah benar-benar sampai kepada mahasiswa yang membutuhkan. (sonny dinar/*)
