BOLTIM, MSN
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), “dipecut”. Utamanya pada jajaran pengawas tingkat kecamatan dan desa. Taring mereka dalam mengamati jalannya pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 diasah.
Kegiatan penguatan Bawaslu Boltim kepada jajarannya di kecamatan dan desa tersebut, dilakukan di Kecamatan Modayag dan Modayag Barat.
Ketua Bawaslu Boltim, Mutahir Mamonto mengatakan, penguatan kapasitas jajaran pengawas pemilu dilaksanakan supaya jajaran ad hoc memiliki kualitas yang mumpuni dalam melakukan pengawasan.
“Pembahasan tadi terkait pemilih daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK),” kata Mutahir saat memberikan penguatan kepada jajarannya, Kamis (14/9/2023).
Tak hanya itu, Mutahir meminta jajarannya mengawasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam politik praktis. Menurut dia apabila ada ASN yang diduga melakukan pelanggaran pemilu maka segera menuangkan dugaan tersebut dalam laporan hasil pengawasan.
“Fokus kita adalah ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari luar daerah, pemilih pindah dengan alasan kawin atau bekerja di Boltim,” katanya.
Selain itu dia meminta supaya jajarannya turut mengawasi tahapan daftar calon sementara (DCS). “Awasi DCS, cek semua calon. Supaya DCS kali ini betul-betul yang sudah memenuhi syarat,” kata dia.
Senada dikatakan Anggota Bawaslu Boltim Trisno Mais. Ia mengatakan, supaya jajarannya aktif melakukan pengawasan pada semua tahapan. “Silakan awasi dan tuangkan dalam alat kerja pengawasan apabila mendapati ada dugaan pelanggaran pemilu,” ungkap Trisno.
Tak hanya itu, Kordiv Hukum Pencegahan dan Parmas -Humas ini juga meminta, supaya jajarannya dalam mengawasi tidak arogan. Menurut dia, jangan karena jadi pengawas pemilu sehingga berlaku arogansi. Utamakan sopan santun dan tetap mengedepankan profesionalitas.
“Jangan karena sudah jadi pengawas pemilu sehingga berlaku arogansi. Kita tetap mengawasi tapi harus elegan,” ujar Trisno.
Trisno meminta supaya Panwaslu Kecamatan dan PKD aktif berkoordinasi berkaitan dengan tugas-tugas kerja pengawasan di lapangan. “Saya berharap supaya koordinasi secara berjenjang terus dilakukan, kami di kabupaten ingin koordinasi jangan sampai putus secara berjenjang,” tutupnya.
Untuk diketahui penguatan kelembagaan ini dilaksanakan terhadap jajarannya di kecamatan dan pengawas desa yakni di Panwaslu Kecamatan Modayag dan Kecamatan Modayag Barat.
(AOAT)
Kegiatan penguatan pengawasan jajaran Bawaslu Boltim
Bawaslu Boltim Perkuat Kualitas Jajarannya di Kecamatan dan Desa
Manado, MS
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), “dipecut”. Utamanya pada jajaran pengawas tingkat kecamatan dan desa. Taring mereka dalam mengamati jalannya pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 diasah.
Kegiatan penguatan Bawaslu Boltim kepada jajarannya di kecamatan dan desa tersebut, dilakukan di Kecamatan Modayag dan Modayag Barat. Ketua Bawaslu Boltim, Mutahir Mamonto mengatakan, penguatan kapasitas jajaran pengawas pemilu dilaksanakan supaya jajaran ad hoc memiliki kualitas yang mumpuni dalam melakukan pengawasan.
“Pembahasan tadi terkait pemilih daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK),” kata Mutahir saat memberikan penguatan kepada jajarannya, Kamis (14/9/2023).
Tak hanya itu, Mutahir meminta jajarannya mengawasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam politik praktis. Menurut dia apabila ada ASN yang diduga melakukan pelanggaran pemilu maka segera menuangkan dugaan tersebut dalam laporan hasil pengawasan.
“Fokus kita adalah ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari luar daerah, pemilih pindah dengan alasan kawin atau bekerja di Boltim,” katanya.
Selain itu dia meminta supaya jajarannya turut mengawasi tahapan daftar calon sementara (DCS). “Awasi DCS, cek semua calon. Supaya DCS kali ini betul-betul yang sudah memenuhi syarat,” kata dia.
Senada dikatakan Anggota Bawaslu Boltim Trisno Mais. Ia mengatakan, supaya jajarannya aktif melakukan pengawasan pada semua tahapan. “Silakan awasi dan tuangkan dalam alat kerja pengawasan apabila mendapati ada dugaan pelanggaran pemilu,” ungkap Trisno.
Tak hanya itu, Kordiv Hukum Pencegahan dan Parmas -Humas ini juga meminta, supaya jajarannya dalam mengawasi tidak arogan. Menurut dia, jangan karena jadi pengawas pemilu sehingga berlaku arogansi. Utamakan sopan santun dan tetap mengedepankan profesionalitas.
“Jangan karena sudah jadi pengawas pemilu sehingga berlaku arogansi. Kita tetap mengawasi tapi harus elegan,” ujar Trisno.
Trisno meminta supaya Panwaslu Kecamatan dan PKD aktif berkoordinasi berkaitan dengan tugas-tugas kerja pengawasan di lapangan. “Saya berharap supaya koordinasi secara berjenjang terus dilakukan, kami di kabupaten ingin koordinasi jangan sampai putus secara berjenjang,” tutupnya.
Untuk diketahui penguatan kelembagaan ini dilaksanakan terhadap jajarannya di kecamatan dan pengawas desa yakni di Panwaslu Kecamatan Modayag dan Kecamatan Modayag Barat. (AOAT)
