MANADO, MSN
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan keprihatinan mendalam melalui sebuah petisi yang menolak kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas (Kadis), Teresia T. Sompie, SH, MSi.
Petisi yang ditujukan kepada Plt. Kadis sendiri, serta Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE dan Sekretaris Daerah Sulut Tahlis Galang SIP MM itu, menyoroti kondisi lingkungan kerja yang dinilai tidak sehat dan menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam petisi tersebut, para ASN mengeluhkan kepemimpinan yang dianggap intimidatif, arogan, dan penuh tekanan. Dikatakan bahwa Plt. Kadis sering mempermalukan bawahan di depan umum, menciptakan ketakutan dan stres di kalangan pegawai. Selama memimpin, hampir setiap apel pagi diwarnai dengan kemarahan dan kata-kata kasar.
Petisi juga menuduh bahwa berbagai urusan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pensiun, pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), dan perjalanan dinas sering dihambat dengan alasan yang tidak jelas. Sistem pengelolaan keuangan dinilai buruk, tidak sesuai mekanisme, dan tidak memihak pada kesejahteraan pegawai.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, ASN di lingkungan dinas tersebut menyatakan tiga poin sikap:
1. Menolak kepemimpinan Plt. Kadis Pit (Teresia T. Sompie) yang dinilai merusak sistem dan menciptakan lingkungan kerja tidak sehat.
2. Memohon kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah untuk mengambil langkah tegas guna menjaga martabat birokrasi dan kesehatan mental ASN.
3. Mendesak dilakukan evaluasi dan pergantian pejabat dengan sosok yang lebih berintegritas dan mampu menciptakan iklim kerja yang sehat.
Salah satu Kepala Bidang, Jouke Lembong, SPd, MPd, membenarkan dan membeberkan lebih detail alasan di balik petisi tersebut. Jouke yang menjabat sebagai Kabid Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan menyatakan bahwa kepemimpinan saat ini telah ‘merusak’ dinas.
Ia mencontohkan persoalan anggaran akreditasi perpustakaan sekolah untuk tahun 2024 yang dialihkan ke provinsi lain, termasuk Gorontalo. Akibatnya, Sulut yang seharusnya mengakreditasi 50 sekolah, hanya bisa mengusulkan 10 dan pada kenyataannya tidak satu pun yang terealisasi.
“Tahun ini kita berbondong-bondong termasuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengadakan akreditasi, sedangkan sudah tidak ada anggarannya,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).
Jouke juga menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara program pusat dan daerah menyebabkan kegiatan tidak bisa berjalan. Program pusat harus dilaksanakan antara Juli-September untuk mengikuti lomba di tingkat nasional. Karena Sulut tidak mengutus peserta, anggaran yang telah dianggarkan dalam APBD pun menjadi tidak terserap dan bisa dicabut.
Lebih lanjut, Jouke mengeluhkan masalah keuangan internal dinas yang ‘amburadul’, dimana petugas keuangan diganti setiap dua bulan, menyebabkan TKD dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bermasalah. Plt. Kadis juga dituding enggan menandatangani dokumen-dokumen penting, termasuk untuk perjalanan dinas yang seharusnya dilakukan pada Februari-Maret.
“Jadi karena anggaran kita ini tidak sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh pusat, tidak sesuai yang dilaksanakan daerah, jadi bertentangan semua,” pungkas Jouke Lembong. (sonny dinar)
