MANADO, MSN
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulawesi Utara (Sulut), khususnya KEK Bitung dan KEK Likupang, dinilai berjalan sangat lamban dan belum optimal. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Nasional (DN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Dr Rizal Edwin Manansang
Ak MSc, di sela-sela seminar bertajuk “Peran Dampak KEK di Sulut bagi Masyarakat Kawasan Timur Indonesia” yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Kamis (19/2/2026).
Personil Trio Libels ini, menyoroti sejumlah hambatan serius yang membuat dua KEK di Sulut tertinggal jauh dibandingkan kawasan serupa di daerah lain, seperti Gresik yang nilai investasinya telah menembus lebih dari Rp100 triliun.
Hambatan paling krusial terjadi di KEK Bitung. Menurutnya, selama 12 tahun terakhir, nilai investasi di kawasan tersebut hanya mencapai sekitar Rp1 triliun, jauh di bawah potensi yang seharusnya. Penyebab utamanya adalah sengketa lahan seluas 92 hektar yang berlarut-larut.
“Bitung belum bisa disebut sebagai KEK yang optimal karena perkembangannya melambat sekali. Masalahnya di penguasaan lahan. Banyak klaim dari masyarakat atas tanah yang sebenarnya sudah berstatus hak milik Pemerintah Daerah,” ungkap Rizal.
Ia menjelaskan, sengketa tersebut berujung pada masalah hukum yang berkepanjangan. Akibatnya, para pengembang dan investor enggan masuk karena status lahan yang tidak jelas dan berisiko.
“Investor masih wait and see. Bagaimana mereka mau membangun jika lahan saja bermasalah? Pemerintah daerah harus tegas menindak penyerobotan tanah ilegal ini. Kesadaran masyarakat juga harus ditumbuhkan bahwa KEK ini tujuannya untuk keuntungan bersama dan pengembangan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, untuk KEK Likupang yang berada di kawasan pariwisata prioritas, tantangannya berbeda. Dr Rizal menilai bahwa meskipun Sulawesi Utara memiliki modal besar—seperti jalur laut internasional, Pelabuhan Bitung, Bandara Sam Ratulangi, serta destinasi wisata unggulan—pengembangannya masih tersendat.
“Semua stakeholder harus kompak. Likupang ini lambat karena masalah finansial pengembang dan kurangnya promosi. Harus ada atraksi dan event besar seperti Tomohon Flower Festival agar wisatawan tertarik datang. Tanpa atraksi, siapa yang mau berkunjung?” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan modal bagi para pengembang agar mampu melakukan promosi besar-besaran dan menjaring investor global.
Menariknya, Dr Rizal mengungkapkan bahwa ia sengaja datang ke Manado untuk bertemu Gubernur Sulut guna meminta komitmen nyata. Ia menilai Gubernur yang baru memiliki perhatian cukup baik terhadap pengembangan KEK.
“Sayangnya beliau berhalangan karena acara di Jakarta. Tapi komitmen ini penting. Saya juga berpikir, anak muda Sulawesi Utara punya tanggung jawab besar. Mereka harus kritis, belajar, dan mencari terobosan untuk mendorong kemajuan KEK di dua tempat ini,” pesan Rizal Edwin.
Ia menekankan bahwa tanpa kerja sama yang solid antara pemerintah, pengembang, masyarakat, dan generasi muda, KEK Bitung dan Likupang akan terus stagnan dan gagal memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi masyarakat Sulut. (sonny dinar)
