MANADO, MSN
Kusriadin, dari Global Pack, resmi memimpin Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Sulawesi Utara (Sulut) untuk periode 2025-2029. Ia dilantik langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) ASPERINDO, Budiyanto Darmastono, pada Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII di Four Point Hotel Manado, Kamis (28/8/2025).
Pataka organisasi kemudian diserahkan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) ASPERINDO Sulawesi, Roy Tamoh, sebagai simbol serah terima kepemimpinan. Proses pemilihan berlangsung demokratis dengan dua kandidat. Kusriadin terpilih dengan perolehan 18 suara, mengalahkan Kerin Aroma Tamo yang memperoleh 17 suara.
Ketua DPP ASPERINDO, Budiyanto Darmastono, menyampaikan harapan besarnya kepada kepengurusan baru. “Harapan saya, dengan terpilihnya Pak Kusriadin, bisa membawa ASPERINDO khususnya di Sulawesi Utara jauh lebih bagus. Seluruh anggota harus lebih kompak dan segera membentuk kepengurusan di tingkat DPD yang belum terbentuk,” ujarnya.
Darmastono juga secara khusus mengingatkan seluruh anggota untuk menjauhi praktik perang harga. “Pemain yang diindikasi bermain harga di bawah standar akan dipanggil untuk diberikan edukasi bahwa perang harga itu tidak sehat untuk industri kita,” tegasnya.
Pesan serupa disampaikan Roy Tamoh. “Seorang ketua bukan hanya harus mumpuni di satu bidang, tapi harus bisa melihat keberadaan asosiasi secara keseluruhan dan siap berkorban. Minimal dalam 100 hari, sekretariat harus sudah muncul,” kata Tamoh yang mengaku pernah memimpin selama empat periode.
Ketua terpilih, Kusriadin, menyambut baik amanah tersebut dan langsung menyatakan komitmennya. “Saya akan segera membentuk pengurus. Sekretariat akan segera kita realisasikan. Saya akan melakukan pendekatan kepada seluruh anggota agar bisa aktif kembali,” janjinya.
Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, Kusriadin berencana membuat saluran komunikasi khusus. “Kita akan buat keputusan bersama tentang penentuan tarif. Akan ada channel yang menjadi monitoring setiap kegiatan, yang bertugas sebagai ‘dewan etik’ jika ada yang melanggar ketentuan bersama,” pungkas Kusriadin. (sonny dinar)
