MANADO, MSN
Berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, atas respons cepatnya dalam menangani lonjakan harga beras melalui program *Gerakan Pangan Murah* dan pendistribusian beras secara tepat waktu. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang digelar, Selasa (22/7/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Rapat tersebut membahas beberapa agenda penting, termasuk penyampaian dan penjelasan Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulut tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda, serta tanggapan Gubernur atas masukan dari DPRD. Selain itu, rapat juga membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulut Tahun 2025.
Beberapa ketua fraksi menyampaikan pandangannya mengenai langkah Gubernur Yulius dalam menstabilkan harga pangan, terutama beras.
Fraksi Golkar, Cindy Wurangian, Menyambut positif inisiatif Gubernur dalam mengatasi krisis pangan dengan pendistribusian beras yang cepat. “Langkah ini sangat membantu masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak kenaikan harga,” ujarnya.
Fraksi Demokrat, Ronald Sampel), Mengapresiasi *Gerakan Pangan Murah* sebagai solusi jangka pendek yang efektif. Namun, ia menekankan perlunya strategi jangka panjang untuk ketahanan pangan.
Fraksi Gerindra, Louis Schramm, Mendukung penuh kebijakan Gubernur dan berharap program ini dapat diperluas ke daerah-daerah terpencil yang kesulitan akses pangan.
Fraksi NasDem Braien Waworuntu, Menilai langkah ini sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi daya beli masyarakat.
Fraksi PDIP, Rocky Wowor, Meminta agar distribusi beras dilakukan secara transparan dan merata, sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Gubernur Yulius Selvanus dalam tanggapannya menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sulut untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. “Kami akan terus memantau perkembangan harga dan siap mengambil langkah-langkah antisipatif jika diperlukan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat program jangka panjang, seperti pengembangan lumbung pangan dan kerja sama dengan petani lokal, guna mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Selain isu pangan, rapat juga membahas rancangan RPJMD 2025–2029 yang menjadi panduan pembangunan Sulut dalam lima tahun ke depan. Beberapa fraksi memberikan masukan agar program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi menjadi prioritas dalam dokumen tersebut.
Sementara itu, perubahan KUA-PPAS APBD 2025 diarahkan untuk memperkuat alokasi anggaran di sektor pangan, infrastruktur dasar, dan program sosial.
Rapat berlangsung lancar dengan berbagai masukan konstruktif dari DPRD. Gubernur berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dapat terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Sulut.
Dengan langkah cepat ini, Pemprov Sulut menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (sonny dinar)
